Biaya Pesta Danau Toba 2010 Rp 10 Miliar

MYCULTURED

Pemerintah pusat, Pemprovsu dan Pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Danau Toba diminta satukan visi membangkitkan bisnis pariwisata dan secara khusus dalam hal penyelenggaraan PDT tahun 2010 harus masuk kategori Core Event (Utama) pariwisata nasional.

Kadis Budpar Simalungun Karshel Sitanggang, Rabu ( 9/ 9 ) menuturkan hasil pertemuan Pemprovsu, para bupati di kawasan Danau Toba bersama Depbudpar di Jakarta 4 September 2009 lalu, membicarakan penyelenggaraan PDT (Pesta Danau Toba) berpotensi masuk agenda pariwisata nasional yang dapat dijual di pasar pariwisata internasional.
Pada pertemuan itu terungkap berbagai masalah menjadi tantangan besar yaitu tidak adanya kejelasan siapa menjadi penanggungjawab utama penyelenggara PDT setiap tahunnya. Akibatnya, promosi dan pelaksanaan event tersebut tidak optimal.

Pertemuan tersebut dipimpin Dirjen Pemasaran Depbudpar Saptanandar yang minta, ke depan, penanggungjawab penyelenggaraan PDT harus jelas yang melibatkan peran Pemerintah Pusat, Pemprovsu, Pemkab yang berbatasan langsung dengan Danau Toba dan kesertaan sponsor.

Dengan adanya kejelasan dan keberadaan penanggungjawab tersebut maka kegiatan PDT dapat dimasukkan menjadi agenda pariwisata nasional secara permanen, bahkan ditinjau dari kesiapan daerah dapat berkembang menjadi event pariwisata internasional.
Karenanya, dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan PDT tahun 2010 Dirjen Pemasaran Depbudpar Saptanandar minta Pemprovsu, para bupati di kawasan Danau Toba bersama pemerintah pusat harus menyatukan visi baik mengenai pengadaan anggaran maupun menyangkut promosi, semuanya harus berperan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing – masing.

Prakiraan sementara, penyelenggaraan PDT tahun 2010 membutuhkan dana Rp 10 miliar dinilai masih relatif kecil. Secara spontanitas Saptanandar menyampaikan bersedia mengalokasikan dana Rp 5 miliar sedangkan Pemprovsu diminta bersedia mengalokasikan dana Rp 1, 5 miliar dan selebihnya Rp 3, 5 miliar dibagi bersama Pemkab yang berbatasan langsung dengan Danau Toba.

Mengenai kebijakan dan pengelolaan keuangan berkaitan dengan kegiatan PDT tersebut, Pemprovsu diminta mengusulkan Perda menjadi payung hukum masing – masing Pemda bersangkutan mengusulkan dana untuk mendukung PDT ditampung di dalam APBD atau PAPBD tahun 2010.

Demikian juga dalam bidang promosi, masing – masing Pemda diminta harus mampu menciptakan suasana, masyarakat “demam PDT” dengan satu tujuan semua pihak akan mendukung seluruh kegiatan. Sedangkan Depbudpar dikatakan akan menangani porsi lebih besar, bertanggungjawab menangani promosi PDT tahun 2010 di pasar pariwisata internasional.

Mengenai lokasi kegiatan PDT 2010 diminta tidak konsentrasi pada satu tempat daerah kabupaten tetapi justru pada masa penyisihan diarahkan ditempatkan berpindah – pindah sesuai dengan kesepakatan.

PENYELENGGARAAN PDT 2009
Mengingat batas waktu penyelenggaraan PDT tahun 2009 hanya dalam hitungan hari saja, menjadi salah satu hambatan dalam penyusunan program panitia. Namun, Pemprovsu diminta berperan aktif mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan terutama dalam mempersiapkan dan pembenahan lokasi.

Sementara, Depbudpar disarankan segera membentangkan baliho promosi PDT tahun 2009 di daerah lapangan udara Polonia Medan. Melalui promosi itu para wisatawan diharapkan dapat mengetahui adanya event pariwisata di Danau Toba.
Pada penyelenggaraan PDT tahun 2009, kata Karshel, tim Kabupaten Simaungun akan mengikuti kegiatan pentas seni, lomba tor – tor tradisional, lomba ukir, martonun, pameran produk pariwisata, volli pantai dan putri pariwisata.Kegiatan bagi masyarakat umum, panitia menyajikan kegiatan lomba pancing dan lomba kios terbaik bidang kerapian, kebersihan dan keramahan.

Sedangkan Depbudpar akan menggelar seminar pengelolaan danau. Materi utama pembicaraan yaitu pengelolaan Danau Toba sebagai study kasus.

batakpos-online